MELIHAT fakta ini, waktu kajian Pergantian Biaya Keuangan (PAK) APBD 2019, Pemerintah Kabupaten Malang (eksekutif serta DPRD) setuju menaikan obyek penerimaan BPHTB dari Rp 55 miliar berubah menjadi Rp 98, 450 miliar.
Kepala Tubuh Penerimaan Wilayah (Bapenda) Kabupaten Malang, Dr. Purnadi, SH, MSi.
“Bahkan, pada KUA PPS tahun 2020, obyek pendapatannya naik berubah menjadi Rp 109. 689. 597. 303, 22. Hingga ada kenaikan sebesar Rp 11. 239. 597. 303, 22, ” kata Kepala Tubuh Penerimaan Wilayah (Bapenda) Kabupaten Malang, Dr. Purnadi, SH, Msi, Senin (07/10/2019) siang.
Menurut Purnadi, sumber penerimaan BPHTB paling besar datang dari pengembang perumahan. Diluar itu pun datang dari jual beli rumah atau tanah yang dijalankan penduduk pada umumnya, di luar perumahan. Simak Juga : cara membaca Mikrometer Sekrup
Ia memaparkan, pengesahan nilai BPTHB ditetapkan di harga pasar. “Misalnya ada jual beli tanah atau rumah, petugas Bapenda turun ke area untuk mengerjakan verifikasi lapangan (verlap) . Nyatanya harga Rp 1 juta/m2. Tetapi riil jual belinya umpamanya cuma Rp 500 ribu/m2. Pada akhirnya kami mengambil tengahnya untuk menetakan nilai BPHTB, seputar Rp 600 ribu/m2 hingga penerimaan BPHTB bertambah, ” ujarnya.
Memang, kalau disaksikan dari 10 item pajak wilayah sebagai satu diantaranya sumber Penerimaan Asli Wilayah (PAD) Kabupaten Malang, BPHTB amat mencolok. Bahkan juga, seusai tersedianya Pergantian Biaya Keuangan (PAK) APBD tahun biaya 2019, BPHTB malahan berubah menjadi unggulan, dengan nilai obyek Rp 98, 450 miliar.
Artikel Terkait : bphtb 2020
Tempat ke-2 dihuni Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp 78, 200 miliar, serta tempat ke-3 Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) sebesar Rp 64 miliar. “Kami sangat percaya, dengan periode waktu tiga bulan ke depan sebelum berakhirnya tahun biaya 2019, obyek itu dapat terwujud, ” berharap Purnadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar