Anggota Komisi VI DPR RI Maman Abdullah memperjelas, fakta faksinya bersama-sama Kementerian ESDM memutuskan angka subsidi tabung gas elpiji 3 kg sebesar 7, 5 miliar kg supaya tidak berlangsung penaikan harga eceran. Jadi efek harga minyak dunia yg fluktuatif.
“Ini ditujukan supaya saat harga minyak dunia naik, harga eceran tabung gas elpiji 3 kg tidak naik. Sebab itu dari penyerahan 7 miliar kg kami naikan berubah menjadi 7, 5 miliar kg, ” tuturnya kala rapat bersama-sama Tubuh Biaya (Banggar) , Kementerian Keuangan serta Kementerian ESDM di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2019) .
Menyikapi pengakuan itu, Wakil Ketua Banggar DPR Said Abdullah memperjelas, yg diperintah faksinya tidaklah keberatan atas kenaikan angka subsidi itu.
Simak Juga : volume tabung
“Tetapi berapakah banyaknya KK (Kepala Keluarga) yg memiliki hak terima subsidi ini. Sebab kita udah setuju kalau subsidi tabung gas elpiji akan dialirkan lewat cara tertutup, ” tuturnya.
Said juga katakan, memang benar ada perihal tidak-sesuai dari kenaikan angka subsidi itu. “Karena data kemiskinan alami penurunan, pengangguran alami penurunan kok angka subsidinya jadi naik, ” tuturnya.
Artikel Terkait : menghitung keliling lingkaran
Tidak Miliki Data Pijakan
Dalam rapat yg mengkaji bab besaran subsidi kekuatan itu, faksi pemerintah diwakil oleh Kementerian Keuangan yaitu, Kepala Tubuh Kebijaksanaan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) Suahasil Nazara serta direktur Jenderal Kementerian Keuangan.
Dalam pembicaraannya, Suahasil katakan, kendala paling penting atas subsidi elpiji 3 kg merupakan penyalurannya. “Kenaikan volume tidaklah masalah yg paling penting penyalurannya pada yg memiliki hak, ” tuturnya.
Tetapi, saat diberikan pertanyaan darimanakah data pijakan faksinya buat memastikan siapakah penerima tabung subsidi itu. Suahali menjawab seperti berikut.
“Kita (pemerintah) berpatokan apabila tabung 3kg itu buat penduduk miskin serta mudah miskin. Tetapi banyak alami penurunan, memang baiknya ada efisiensi buat volume tabung elpiji ini. Serta saat ini masih di nikmati semua group penduduk sebab diperjual-belikan (lewat cara bebas) , ” tuturnya.
Baca Pula : Dikira Salah Satu Penyandang Dana Kegaduhan Tindakan 22 Mei, Pimpinan Pondok pesantren attaqwa Cianjur Diamankan Densus 88
Dengar hal demikian, Said menegaskan kembali pengakuan Suahali. “Sebentar pak, jadi pemerintah udah mengaku kalaupun elpiji 3 kg ini diperjual-belikan di publik? ” katanya.
Suahasil juga menjawab, memang baiknya elpiji subsidi itu di jual pas target pada penduduk yg memerlukan.
Said juga kembali mengatakan, harusnya pemerintah mengalkulasi sebagaimana banyak penduduk miskin yg mendapat subsidi ini.
“Jadi memang berapakah yg terima subsidi ini? Angka kemiskinan terus menyusut, subsidi elpiji 3 kg ini naik terus. Dari barusan belumlah ada datanya. Kalaupun Bansos, BPNT serta BPJS dengan PBI itu jelas by data. Ini tidak ada, ” tambah ia.
Selain itu, anggota Banggar Esti Wijayati minta Kementerian Keuangan mengalkulasi kembali sehubungan subsidi elpiji ini. “Pak tolong dihitung dengan jelas ingin gunakan basis data berapakah KK yg ingin disubsidi? Biar ada deskripsi berapakah banyak, ” kata ia.
Lantaran apabila dihitung dari volume yg di ajukan yaitu, 7, 5 miliar kg maka bisa membuahkan maka bisa menghasilkan 2, 33 miliar tabung gas. “Karena itu pimpinan saya usulkan sidang diskor dahulu serta mohon pemerintah buat mengalkulasi kembali, ” katanya.
Suahasil memperjelas, menurut pantauannya di lapangan penduduk dalam gunakan tabung gas elpiji minimal 2 tabung dalam 1 bulan.
Awal mulanya, Kementerian ESDM serta Komisi VII DPR menyepakati volume elpiji tabung 3 kg bersubsidi naik dari tujuh juta metrik ton berubah menjadi 7, 5 juta metrik ton.
Penentuan itu bertepatan dengan anggapan basic bagian ESDM yang lain yaitu harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) di antara 58-63 dolar AS per barel, produksi siap jual (lifting) minyak 755 ribu barel /hari, lifting gas bumi 1, 191 juta barel sama dengan minyak /hari, subsidi minyak solar (gasoil 48) Rp1. 500 per liter, subsidi listrik Rp62, 21 triliun, serta ongkos pengembalian (biaya recovery) migas Rp8-10 triliun. (ndi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar